Indonesia Faces Worst Human Rights Setback Since Reform Era, Says Amnesty
21/10/2025 02:34
Amnesty concludes that the Prabowo-Gibran administration is steering Indonesia toward a dangerous path of authoritarianism. From silencing dissent to expanding military authority, the government’s policies consistently undermine civil liberties and social justice. If these trends continue, Indonesia risks undoing decades of democratic progress and embedding a new era of state-led repression. (Uki)
FOLLOW MORE NEWS ONGOOGLE NEWS
Hamid also called on Komnas HAM, Indonesia’s National Human Rights Commission, and other independent bodies to actively pursue an open and unbiased
The organization called on authorities to release all four activists unconditionally. Criminalizing peaceful expression, it warned, only deepens
The detention and deportation process is being carried out in accordance with Law No. 6 of 2011 on Immigration, which governs the entry, stay, and
Install and Connect the DeviceFirst, place the soundbox near the cashier or payment counter. Ensure it’s connected to the internet so it can
He argued that while international speeches carry symbolic weight, true global credibility comes from consistent domestic action. Beyond Palestine,
“Klaim swasembada itu harus dibarengi dengan penyelesaian konflik agraria,” kata Usman. Amnesty menilai bahwa kredibilitas Indonesia tidak diukur
Anggi juga membeberkan capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah melampaui target pada 2025. “PNBP kami tahun 2025 ditargetkan
Edyansyah menegaskan, selain sebagai bentuk kepedulian lingkungan, program menanam pohon juga menjadi pengingat bahwa ketahanan energi masa depan
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Ajang modifikasi sepeda motor terbesar Yamaha, CustoMAXI 2025, resmi memasuki babak final. Sebanyak 48 finalis dari
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas teknis, mempererat koordinasi, serta memperkuat tradisi
RAKYAT NEWS, LUWU UTARA – Rencana pembangunan Batalyon TP 868 Andi Djemma di Desa Rampoang, Kecamatan Malangke, Luwu Utara, memasuki fase
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menunjukkan kepedulian terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana
Dalam data sementara kecamatan, terdapat 89 kepala keluarga yang akan terdampak relokasi ini. Mereka terdiri dari 59 pemilik bangunan, 21 penyewa,
Hasil verifikasi tersebut selanjutnya disinkronkan dengan data lembaga internasional yang turut menangani pengungsi, seperti UNHCR dan IOM. Selama
Skema penyelesaian yang ditawarkan melibatkan empat unsur: majelis disiplin profesi kedokteran sebagai lembaga etik, serta aparat penegak hukum yang
Tinggalkan Balasan