Amnesty International Condemns Security Crackdown During MotoGP Mandalika
27/09/2024 13:16
The actions taken by the Indonesian government during the MotoGP event highlight a troubling trend of prioritizing security over fundamental human rights. As international attention turns to Mandalika, the challenge remains for authorities to balance security needs with respect for civil liberties and community voices. (Uki Ruknuddin)
FOLLOW MORE NEWS ONGOOGLE NEWS
After months of administrative handling and diplomatic coordination, the deportation was carried out smoothly and safely. Along with his removal from
Hamid also called on Komnas HAM, Indonesia’s National Human Rights Commission, and other independent bodies to actively pursue an open and unbiased
The organization called on authorities to release all four activists unconditionally. Criminalizing peaceful expression, it warned, only deepens
The detention and deportation process is being carried out in accordance with Law No. 6 of 2011 on Immigration, which governs the entry, stay, and
Install and Connect the DeviceFirst, place the soundbox near the cashier or payment counter. Ensure it’s connected to the internet so it can
Amnesty concludes that the Prabowo-Gibran administration is steering Indonesia toward a dangerous path of authoritarianism. From silencing dissent to
Ia menjelaskan bahwa penyelarasan tersebut dibutuhkan untuk menyatukan persepsi, memperkuat alur koordinasi, meningkatkan efektivitas pelayanan,
SGP Gain tampil dengan inovasi bertajuk “Menghilangkan Ratio Discrepancy Annual Stock Taking Dari 0,006% Menjadi 0% di Depo Makassar Pada Tahun
Andi Baso menambahkan bahwa PORDI Sulsel terus meningkatkan kapasitas organisasi sebagai wadah pembinaan atlet domino, khususnya dalam
“Kami berharap para wisudawan dan wisudawati menjadi generasi yang menjaga akhlak, memegang nilai-nilai Qur’ani, dan memberi manfaat bagi
Menjawab catatan tersebut, Koordinator Divisi Teknis KPU Jeneponto, Dr. Sapriadi Saleh, menyebutkan pihaknya telah melakukan koordinasi intensif
RAKYAT NEWS, JENEPONTO — Panitia Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto melaksanakan kegiatan peninjauan
Ketidaksesuaian data tersebut, menurutnya, sering memunculkan izin-izin baru yang sebenarnya tidak diperlukan. Hal ini dinilai tidak adil, baik bagi
“Peringatan ini mengingatkan kita bahwa pemajuan HAM harus terwujud dalam pelayanan yang semakin manusiawi. Itulah komitmen yang terus kami jaga
Tinggalkan Balasan