RAKYAT NEWS, SOLO – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan adanya dugaan agenda politik besar yang menjadi latar belakang munculnya
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini tengah menyusun aturan khusus terkait aktivitas dan penggunaan sound horeg di
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa dalam kesepakatan transfer data antara Indonesia
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak berencana mengenakan pajak terhadap
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah memantau ketat situasi konflik yang terjadi di perbatasan Thailand dan Kamboja Menteri
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti fenomena sosial yang tengah ramai dibicarakan, yaitu ‘Rojali’ atau rombongan
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, angkat bicara mengenai fenomena ‘Rojali’ atau
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan asal Luwu Raya H. Andi Syafiuddin Patahuddin, S.T. mengaku prihatin atas tindakan
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi
RAKYAT.NEWS, POSO – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Poso, Sulawesi Tengah, pada Kamis malam (24/7). Getaran gempa
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menanggapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait dua
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan dua pola baru dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyinggung istilah “Serakahnomics” yang menggambarkan praktik bisnis serakah yang
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meluapkan kemarahannya atas maraknya praktik beras oplosan yang dinilai merugikan negara